Antasari Azhar (Ketua KPK)

Antasari Azhar DI TAHAN
sebagai saksi kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen

“Tetapi, kalau dia dijadikan sebagai tersangka kenapa begitu cepat diganti jadi tersangka. Nanti kita akan minta penangguhan penahanan, belum tahu kapan. Kurang logis jika dari saksi ke tersangka,” kata kuasa hukum Antasari, M Assegaf.

Hal ini disampaikan Assegaf di sela-sela pemeriksaan Antasari di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (4/5/2009).

Dikatakan dia, yang berwenang mengumumkan status tersangka adalah kepolisian, bukan kejaksaan.

“Yang berwenang soal status Antasari adalah polisi. Kejaksaan tidak punya kewenangan itu. Karena itu, saya dengar pihak Kejaksaan menyebut tersangka/saksi, biasanya salah satu dicoret, kemarin tidak dicoret. Saya anggap meracau,” papar Assegaf.

Sultan Jadi Presiden Atau Wapres?

Tampaknya sudah menjadi tekad yang kuat bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk maju menjadi calon presiden RI. Minimal sebagai cawapres. Tetapi sebenarnya apa yang ditawarkan Sultan untuk sukses sebagai capres atau cawapres RI?

Ini sekadar catatan saya. Yang pertama adalah ketika seorang gubernur maju mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, tentu diharapkan gubernur tersebut mempunyai nilai lebih yang dapat ditawarkan oleh gubernur tersebut berkaitan dengan pengalamannya sebagai gubernur. Apa yang ditawarkan Sultan berkenaan dengan ini?

Beberapa data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2005, WHO pernah mengadakan studi mengenai akses kesehatan di DI Yogyakarta dan menemukan bahwa provinsi DIY termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yaitu 25%. Padahal Sultan telah menjabat sebagai gubernur sejak tahun 1998, sehingga peluang untuk mengentaskan kemiskinan di Yogya seharusnya telah dapat dilakukan.

Kemudian, saya di LSM bersama mitra di Yogya pernah melakukan studi mengenai alokasi kesehatan di APBD Yogya yang ternyata amat minim, sehingga akses kesehatan untuk masyarakat di sini juga minim. Yang sukses di sini justru program pemerintah pusat berkaitan dengan Askeskin, sehingga banyak warga miskin yang terbantu pengobatannya.

Kemudian berkaitan dengan pelayanan publik, pemerintah DI Yogyakarta juga menjadi catatan sendiri, karena belum mempunyai sistem pelayanan publik satu pintu dan satu atap, sehingga masih menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Padahal, indikator pemerintah daerah yang sehat adalah akses pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif.

Selain itu, DI Yogyakarta sesungguhnya menyimpan potensi yang luarbiasa untuk menjadi kota budaya, kota seni, kota wisata, dan sentra pengembangan industri kreatif. Tetapi sentuhan itu mengapa semakin pudar? Ketika saya ke Yogya pertengahan 2008 lalu dan berjalan di sepanjang jalan penghasil kaos dagadu, kesunyian yang terasa begitu mencekam. Begitu juga dengan potensi kerajinan perak di sentra industri perak yang begitu sepi. Dan ketika berjalan di sepanjang Malioboro, tidak ada satupun turis asing yang sedang berada di sini. Begitu juga dengan tiadanya pentas seni, teater, sendra tari yang ditawarkan di tempat-tempat umum, – yang menunjukkan bahwa kota ini kota budaya. Ini, misalnya berbeda sekali dengan kota Bandung,- yang melesat menjadi kota seni anak muda,- karena memang menjadi tempat yang kondusif sekali bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan seninya.

DI Yogyakarta… sesungguhnya menunggu seorang pemimpin visioner yang mampu mengubah provinsi ini unggul secara komparatif dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Karena potensinya yang luar biasa. Karena masyarakatnya yang luar biasa; pekerja keras, kreatif, nrimo dan gampang diatur.

Sultan, tidakkah Anda berjuang untuk Yogyakarta terlebih dahulu? Sejahterakan rakyatnya, dan majukan provinsi ini dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Mungkin setelah ini terwujud, langkah bagi Sultan untuk menjadi Presiden RI akan lebih mudah di tahun 2014, daripada maju sekarang sebagai capres ataupun cawapres.

*Penulis) Ilyani Sudardjat,  bisa dihubungi di: ilyani_sk@yahoo.com (Kutipan)

PUSING KEBANYAKAN PARPOL

kontestan Pemilu 2009 jauh lebih banyak dari Pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Sebelumnya, pesta demokrasi pertama di awal era reformasi yakni Pemilu 1999 diikuti 48 parpol. Dengan ditetapkannya 34 parpol sebagai peserta Pemilu 2009, maka keinginan sejumlah kalangan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di Tanah Air menjadi tertunda lagi.
Gelagat akan banyaknya partai yang menjadi peserta Pemilu 2009 sudah terlihat jelas ketika para wakil rakyat menyetujui salah satu pasal dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD, yang mengatur bahwa 16 parpol peserta Pemilu 2004 yang mendapatkan kursi di DPR RI bisa langsung mengikuti Pemilu 2009 tanpa proses verifikasi faktual.
Sukardi mengemukakan, karena pilihan Parpol masih terlalu banyak, diperkirakan publik tetap memilih partai-partai lama, terutama partai besar, atau Parpol yang kendati pun baru tapi punya figur alternatif.
Menurut gw, hanya Parpol baru dengan sumberdaya politik kuat dan apalagi punya figur alternatif yang akan mendapatkan perhatian masyarakat. Tapi, banyak yang bakal tetap pendiriannya pada parpol besar atau parpol lama, karena mereka bingung memilih dari banyaknya parpol baru. Dengan jumlah parpol sebanyak 34 partai, maka kecenderungan yang terjadi ialah publik bingung dan tidak mengenal partai baru yang muncul tersebut.